.jpeg)
Lurah Nomporejo diwakili carik nomporejo bersama kader menghadiri kegiatan lounching ini di Puskesmas Temon I pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 pukul 08.00 sampai selesai.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah bertekad untuk menjalankan transformasi sistem kesehatan Indonesia melalui enam pilar transformasi kesehatan. Salah satu pilar utama yaitu transformasi layanan primer yang dijalankan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan Nasional.
Data menunjukkan sampai tahun 2021, capaian 12 pelayanan pada SPM
bidang kesehatan kabupaten/kota belum ada yang berhasil mencapai target 100%.
Masalah kesehatan yang ada, antara lain; pelayanan ANC rendah, ibu hamil KEK tinggi, cakupan imunisasi rendah, dan tinggginya kematian ibu akibat pendarahan.
Hal ini menyiratkan unit pemberi layanan kesehatan belum cukup dekat dengan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
Transformasi layanan primer ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi
bidang kesehatan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Transformasi layanan primer difokuskan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air.
Perubahan mendasar pada transformasi layanan kesehatan primer terletak
pada desain layanan yang difokuskan pada kelompok sasaran (people centered) yang diberikan sampai ke tingkat dusun dan keluarga. Pada level kecamatan, desain ini memberikan paket layanan untuk masing-masing siklus hidup, baik pelayanan di dalam gedung maupun luar gedung. Pelayanan dalam gedung akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai siklus kehidupannya. Pelayanan yang semula berbasis program akan berubah menjadi berbasis siklus kehidupansebagai platform integrasi layanan kesehatan.
Pada level Desa/Kelurahan dirancang model integrasi yang melibatkan struktur pemerintahan di desa dan berbagai bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) termasuk Posyandu dan PKK. Pelayanan Kesehatan ini akan didukung dengan jejaring kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan Posyandu sampai tingkat Dusun/RT/RW. Peran kader yang mengampu penyelenggaraan
kegiatan Posyandu semakin diperkuat dengan melakukan kunjungan rumah
terencana untuk membantu petugas kesehatan dalam edukasi dan deteksi dini masalah kesehatan. Dengan integrasi layanan kesehatan tersebut, maka akses masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan primer karena didukung Posyandu yang tersebar sampai ketingkat dusun/RT/RW.
Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai persiapan melalui Orientasi
Penyelenggaraan ILP bagi petugas kesehatan, koordinasi lintas program dan lintas sektor, pelatihan untuk pelatih terkait keterampilan dasar kader posyandu serta penunjukan lokus awal kegiatan guna memperlancar pelaksanaan ILP di Kabupaten Kulon Progo. Namun demikian, masih diperlukan penggerakan kegiatan untuk pelaksanaan ILP melalui Sosialisasi dan Launching Pelaksanaan ILP di Kabupaten Kulon Progo.
