You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan NOMPOREJO
Kalurahan NOMPOREJO

Kap. GALUR, Kab. KULON PROGO, Provinsi DI Yogyakarta

EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN KULON PROGO

Admin Kalurahan 16 Desember 2022 Dibaca 351 Kali
EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN KULON PROGO

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo di Ruang Adikarto Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 15 Desember 2022 Pukul 13.00-15.30. Bapak Kepala Dinas Sosial Drs Irianta membuka sekaligus memberikan pengantar kegiatan siang ini. Beliau memaparkan strategi penanggulangan kemiskinanan yaitu perbaikan data kemiskinan, Evaluasi Perda Nomor 19 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan evaluasi program. Bapak Kepala Dinas juga berterima kasih kepada pendamping bantuan sosial baik KPKD maupun Pendamping PKH dan tentu juga pihak lurah yang sudah membantu verifikasi factual maupun penyaluran bantuan sosial. Bapak Kepala Dina sjuga mengapresiasi Tim penanggulangan kemiskinan tingkat kalurahan dan kapanewon yang sudah optimal, namun untuk tingkat kabuputen beliau maish menganggap belum optimal. Pelaksanaan bantuan sosial di Kulon Progo juga sudah diatas rata rata serapannya penyaluran bantuan sosial. Untuk Kulon Progo sejak periode bapak Hasto Wardoyo berupaya untuk mengupayakan program bela beli kulon progo untuk bantuan sosial non tunai berupa bahan bahan pokok yang memanfaatkan pengusaha lokal. Permasalahan yang terjadi selama ini seperti kecemburuan sosial, Penerima tidak tepat sasaran, Budaya Tidak malu menerima bansos, Rawan pemotongan untuk Alasan Tertentu dan njagakke bansos. Hal ini menjadi evaluasi dari pelaksanaan bansos tahun 2022 ini. Kemudian Narasumber kedua dari Isnpektorat mengingatkan untuk verifikasi dn penyaringan bansos untuk lebih ketat karena tahun 2023 akan lebih ketat lagi pengawasan baik dari Inspektorat Kab maupun Provinsi, Pengawasaran dari BPKP dan APIP yang lain serta pengawasan eksternal dari BPK dan Lembaga APH. Program Bantuan sosial harus mampu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat adminsitrasi. Permasalahan lain yang didiskusikan adalah masalah data yang dari dulu belum ada solusi yang lebih baik dari dulu. Kegiatan ditutup dengan kesimpulan yang dibacakan moderator.

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,734,979,815 Rp1,753,979,557
98.92%
Belanja
Rp1,666,830,003 Rp1,938,700,341
85.98%
Pembiayaan
Rp89,217,486 Rp87,456,484
102.01%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp2,105,000 Rp7,763,700
27.11%
Hasil Aset Desa
Rp162,970,000 Rp160,400,000
101.6%
Dana Desa
Rp774,796,000 Rp774,796,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp101,159,161 Rp119,716,193
84.5%
Alokasi Dana Desa
Rp680,020,064 Rp680,020,064
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp13,929,590 Rp11,283,600
123.45%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp949,447,235 Rp1,122,413,536
84.59%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp471,225,768 Rp521,570,200
90.35%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp50,515,000 Rp94,208,955
53.62%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp92,842,000 Rp96,507,650
96.2%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp102,800,000 Rp104,000,000
98.85%